Probolinggo – PortalProbolinggo.com
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo secara terbuka mengakui bahwa seluruh temuan Panitia Kerja (Panja) Pupuk Subsidi DPRD Kabupaten Probolinggo merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan langsung dalam forum resmi yang digelar bersama Ketua Panja, Muchlis, jajaran anggota DPRD, perwakilan Pupuk Indonesia (PI), serta awak media.
“Betul, semuanya benar. Itu memang yang terjadi di lapangan. Kami menerima laporan langsung dari petani maupun petugas kami di bawah,” ujar Kadis saat menjawab pertanyaan Ketua Panja, Muchlis, dalam sesi rapat terbuka.
Kepala dinas menjelaskan bahwa selama ini Dinas Pertanian menghadapi kendala serius, terutama dalam hal regulasi dan distribusi pupuk bersubsidi. Salah satu sumber utama permasalahan terletak pada tahap awal, yakni penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Saya baru menjabat sejak Januari. Sejak saat itu, kami melakukan pembenahan. Ke depan, penyusunan RDKK harus benar-benar akurat. Tidak boleh ada yang salah input. Yang berhak harus tercatat, yang tidak berhak tidak boleh masuk,” tegasnya.
Dinas Pertanian telah mengambil sejumlah langkah korektif, termasuk membuka kembali proses input data e-RDKK, melibatkan unsur Polres, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta para kepala desa.
“Kami sudah cetak buku RDKK per desa dan akan kami distribusikan secara terbuka akhir bulan ini. Kepala desa, BPD, polsek, hingga unsur TNI akan menerima salinannya. Kami ingin semua pihak di desa tahu dan bisa mengecek data penerima pupuk subsidi,” jelasnya.
Menanggapi laporan Panja soal dugaan pelanggaran oleh oknum di salah satu wilayah, Kadis mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyampaikan permasalahan tersebut ke pimpinan PI sebelumnya. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut berarti.
“Sudah kami sampaikan ke pimpinan PI terdahulu. Tapi belum ada respon. Maka dari itu kami sangat mendukung rekomendasi Panja agar ini bisa segera ditindaklanjuti secara resmi,” ucapnya.
Kepala Dinas juga menyoroti kondisi para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang hingga kini tidak mendapatkan insentif khusus, meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus distribusi pupuk subsidi.
“PPL kami bekerja keras. Sepertiga dari waktu kerja mereka setiap bulan tersita untuk verifikasi dan validasi data pupuk subsidi. Mereka tidak pernah menerima insentif untuk tugas berat ini. Jika DPRD bisa memperjuangkan tambahan insentif, tentu kami sangat bersyukur dan mendukung penuh,” pungkasnya.
