GMNI Soroti Masalah Buta Aksara di Probolinggo, Desak Pemerintah Bertindak Nyata
Ketua GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda, menyatakan keprihatinannya terhadap masih banyaknya warga yang belum mampu membaca dan menulis. Ia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya soal pendidikan, melainkan menyangkut hak dasar manusia yang belum terpenuhi.
“Selama akses pendidikan belum merata, terutama di wilayah-wilayah pelosok, buta aksara akan terus membelenggu masyarakat,” ujar Devia.
GMNI mendorong pemerintah untuk tidak sekadar menaruh masalah ini dalam laporan, tapi benar-benar mengeksekusi program pemberantasan buta huruf secara menyeluruh. Organisasi mahasiswa ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan—pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat—agar perubahan bisa dirasakan nyata.
Tak hanya mengkritik, GMNI juga menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam program-program literasi yang dijalankan, asalkan pemerintah menunjukkan keseriusan dan kemauan politik.
“Kami bukan hanya menuntut, tapi juga siap terjun langsung. Namun tanpa dukungan dan kebijakan yang berpihak dari pemerintah, gerakan ini tidak akan cukup kuat,” tambah Devia.
GMNI berharap pemerintah daerah tidak lagi meminggirkan isu literasi, dan menjadikannya prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.
Pewarta: Afandy | Editor: Riaf